“Presiden” Cak Nun dan Presiden Gus Dur

Catatan Redaksi:

Dalam sebuah kesempatan di Mocopat Syafaat, di masa-masa awal reformasi, Cak Nun menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya, Cak Nun diajak rapat (beberapa) Jenderal di Brunei Darussalam. Rapat tersebut membahas situasi politik tanah air yang kala itu memang sedang dalam keadaan “chaos”. Berbagai kekuatan saling bertarung -baik secara terbuka maupun diam-diam- untuk memperebutkan kekuasaan pasca ditinggalkan Sang Raja Jawa: Soeharto.

Dimensi pertarungan itu sangat beragam. Mulai dari isu Jawa-Luar Jawa, Hijau-Merah (Islam-Nasionalis), pendukung Soeharto-reformis, dan sebagainya. Bahkan saat itu, beberapa wilayah menyatakan siap memerdekakan diri. Tekanan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang benar-benar terancam.

Dalam situasi demikian, dibutuhkan orang dengan kualitas “pawang” yang diterima dan dihormati semua pihak untuk menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin sementara. Diharapkan, kalaupun pemimpin tersebut tidak bisa menyelesaikan pertarungan antar kekuatan politik, minimal bisa meredam kerasnya konflik sehingga keadaan tidak bertambah runyam. Dalam situasi seperti itulah rapat itu terjadi.

Mungkin saja, di hari lain, para Jenderal di atas juga mengajak tokoh-tokoh lain selain Cak Nun untuk membicarakan hal yang sama demi mencari jalan terbaik bagi bangsa ini. Menurut hemat saya, para Jenderal tentu menyiapkan berbagai alternatif strategi untuk membawa Indonesia keluar dari situasi yang demikian rumit. Dan salah satu alternatif itu adalah –mengutip Cak Nun dimalam Mocopat Syafaat itu, “Jika nanti terjadi apa-apa, kami harap Cak Nun bersedia menjadi Presiden.

”Senyap.

Lantas apa respon Cak Nun?

”Aku manthuk (mengangguk) yo ora, godheg (menggeleng) yo ora.

Proses politik terus berlangsung dan sampailah pada situasi di mana pertarungan keras terjadi antara pendukung Habibie (Islam-Luar Jawa) dengan pendukung Megawati (nasionalis-abangan). Apa yang terjadi? Cak Nun kemudian mendorong sekaligus menyiapkan situasi di mana Gus Dur dicalonkan menjadi Presiden untuk meredam konflik keras antar kedua kubu tersebut. Sebuah solusi politik yang terbaik saat itu.

Di bawah ini tulisan dari Cak Nun yang diambil dari buku Nation of The Laughing People. Liberal Kafir Network and bla…bla…bla… peristiwa-peristiwa saat situasi di atas berlangsung. (R-red)

Presiden Hijau-Merah

Menjelang kekuasaan Habibie berakhir, dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Megawati, saya berbisik kepada Gus Dur: “Gus, maunya Sampeyan siapa presidennya habis ini?”

Ketika itu situasi nasional sedang merasa penuh harapan reformasi sekaligus semua pihak merasa paling berhak memimpin Negara, terutama antara kelompok masyarakat “merah” dan masyarakat “hijau”. Semua kalangan sangat kawatir, kalau presidennya merah, yang hijau akan marah. Kalau presidennya hijau, yang merah akan mengamuk.

Maka Gus Dur menjawab: “Supaya aman, Sri Sultan saja Cak…”. Maksudnya Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Spontan saya berbisik lagi: “Kalau Sri Sultan presidennya, hati saya ragu dan tidak bisa bantu apa-apa.”

“Kalau gitu siapa Cak?” Gus Dur bertanya.

“Ya harus Sultan yang asli”, jawab saya.

“Ah, siapa itu?”

“Ya siapa lagi. Sultan Abdurrahman Wahid”

“Ah, Sampeyan ini guyon saja…”

“Sangat serius Gus, saya sangat serius”

Demi Allah, Gus Dur setahu saya tidak pernah berpikir akan menjadi Presiden. Juga tidak yakin terhadap kemungkinan seperti itu.

Konstelasi Indonesia Orba dalam pandangan saya memiliki sejumlah ciri yang mirip dengan situasi pasca Kerajaan Demak. Perang dingin antara aspirasi abangan melawan Islam. Intern Islam antara Sunni Sultan Hadiwijaya dengan Syiah Aryo Penangsang. Variabelnya mungkin antara kekuasaan pedalaman dilawan budaya pesisir.

Singkat kata Sunan Kudus gurunya Penangsang dan Sunan Kalijaga gurunya Hadiwijaya sampai akhir hayat beliau tidak berhasil memandu konflik murid-muridnya. Sampai akhirnya “kuda hitam” kekuatan ketiga yang tampil mengambil kekuasaan. Yakni Panembahan Senopati. Berdiri Kerajaan Mataram yang abangan penuh, di mana legitimasi Wali digantikan oleh Nyi Roro Kidul. Spiritualitas religius diganti klenik Kejawen.

Tolong pelajari lagi perangkat-perangkat dan perilaku kekuasaan Orba, bandingkan dan temukan sangat banyak kesamaannya dengan Kerajaan Mataram. Pangeran Benowo, yang santri, yang tidak krasan dengan dunia politik dan putus asa oleh konflik Bapaknya, Hadiwijaya, dengan Penangsang, akhirnya mencari “khittah” sendiri: minggir dari Kerajaan Pajang, menyepi ke daerah Banyumas Banjarnegara mendirikan pesantren. Islam berjalan sendiri di luar kekuasaan dan makin hari makin terjebak oleh eksklusivisme.

Mestinya Benowo yang menggantikan Hadiwijaya untuk menemukan Islam yang lebih matang dan persuasif sesudah konflik Bapaknya dengan Islam ekstrem. Benowo punya hutang sejarah, dan sekarang harus dibayar oleh turunannya yang ke-11 yang bernama Abdurahman Wahid.

Di samping itu kakeknya Gus Dur, Hadlratus Syekh Hasyim Asy’ari berguru bersama dengan dua santri Jombang lainnya kepada Kiai Khalil Bangkalan Madura. Ketika selesai dan pulang masing-masing mereka diberi sangu oleh Kiai Kholil. Murid pertama diberi “pisang”, Hasyim Asy’ari diberi “Kitab” dan murid ketiga diberi “Cincin”.

Murid pertama inilah salah satu “icon” Orde Baru. Pesantrennyalah pesantren pertama yang masuk Golkar, maju pesat dan kaya meriah karena Golkar sampai hari ini. Orba adalah periode “pisang”, periode makanan minum, periode materialisme dan kekuasaan jasadiyah. Akhirnya “warung pisang” bangkrut: Indonesia harus diatasi masalahnya oleh santri kedua dengan menggunakan “Kitab Reformasi”.

Tentu saja itu semua saya sebut sekedar sebagai cara untuk merayu Gus Dur, bukan sebagai landasan atau ukuran yang membuat beliau dianggap paling layak menjadi Presiden. Alasan bahwa saat itu Gus Dur sebaiknya memimpin bangsa Indonesia sangat sederhana: Kalau Habibie yang naik, kaum “merah” akan marah. Kalau Megawati yang naik, kaum “hijau” bisa mengamuk. Maka, guyonan orang waktu itu: Presidennya harus orang Jombang — Ijo Abang, Hijau Merah — sekaligus. Dan itu hanya Gus Dur.

Dan itulah Gus Dur. Dan bersemangatlah Gus Dur. Hingga mulai berbeda pendapatlah ia dengan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Saya dikritik oleh Bu Nuriyah, Bu Khofifah dan Mathori gara-gara memprovokasi Gus Dur agar menjadi Presiden. Tapi sudah terlanjur. Dalam waktu sehari saya menemui Akbar Tanjung agar Golkar bersikap dewasa dan melepas Habibie untuk mengangkat Gus Dur demi keselamatan seluruh bangsa. Kemudian saya ke Hamzah Haz memperjuangkan hal yang sama. Malamnya ke Pak Harto. Dua yang sebelumnya tak sampai setengah jam alhamdulillah ditolong Allah, tapi Pak Harto tidak gampang ditaklukkan. Sangat alot, lebih 2,5 jam kami berdebat. Meskipun akhirnya Pak Harto setuju, tapi tampak ada sesuatu yang dia simpan, semacam kecemasan.

Sehari menjelang voting Presiden di MPR saya ketemu Gus Dur di Hotel Mulia. Gus Dur terkantuk-kantuk, rebah di kursi malas, sambil yakin bahwa besok sore dia akan menjadi Presiden. Kami berdiskusi tentang bagaimana menangani Aceh, Ambon dan berbagai masalah lain. Gus Dur menggagas akan menjadi Presiden dengan hati ringan seakan mau jualan krupuk.

Kemudian menjadilah dia Presiden, yang segala sesuatunya sudah dimafhumi bersama-sama. Begitu dia dipecat oleh MPR, saya bersama istri alhamdulillah merupakan orang pertama yang menemuinya di Istana Negara. Daftar tamu lainnya diundur karena pasti Gus Dur ingin segera tertawa dengan saya. Saya temui sendiri dulu, istri nanti boleh nongol kalau Gus Dur sudah tertawa gembira.

20 menit cukuplah menghilangkan cemberutnya. Istri saya masuk. Melon yang disuguhkan di piring sudah habis dimakan Gus Dur sendiri, sehingga saya dendam dan berpikir bagaimana kalau saya mencuri satu dua buku yang tergeletak di mejanya.

“Gus, gimana sih bikin Dekrit kok tidak ngitung TNI?”

“Namanya juga teplek Cak, kadang menang kadang kalah”.

Teplek adalah sejenis judi banting coin di Jombang.

Saya pura-pura tanya: “Pasukan Berani Mati bagaimana? Ini Gus Nuril mengejar saya terus….”

“Nuril suruh pulang Solo! Bilangnya bawa pasukan 300.000 ternyata yang datang tidak ada 200 orang!”

Tadi malam saya memang undang Gus Nuril ke sebuah pesantren di Bojonegoro, saya ajak ngobrol semalaman tentang hakekat politik, kemudian beliau tertidur pulas, dan sebelum pagi saya mencuri waktu diam-diam ke Surabaya untuk terbang ke Jakarta dan bertemu Gus Dur.

Beberapa hari sebelumnya dalam sebuah rapat “Gontor Club” saya usul agar Pak Hasyim Muzadi segera menyatakan sebagai Ketua NU bahwa Pasukan Berani Mati tidak ada hubungan organisatoris dengan NU.

“Tapi Nuril bagaimana ya?”

“Tolong percayakan pada saya”, jawab saya. Maka saya ajak Gus Nuril ke Bojonegoro itu, agar kehilangan momentum. Karena Pasukan Betawi juga sudah menunggu Pasukan Berani Mati untuk perang brubuh.

Begitulah Gus Dur akhirnya ngobrol berkepanjangan. Koran-koran dan televisi sudah terlanjur memuat pernyataan Gus Dur bahwa dia tidak akan keluar dari Istana karena ia berpendapat masih Presiden Konstitusional. Saya coba merayu dengan mengatakan bahwa Istana Negara adalah istana kekerdilan, sedangkan Ciganjur adalah Istana Keagungan. Saya usul Gus Dur segera pindah ke Ciganjur dan bikin yayasan yang saya usulkan diberi nama “Yayasan Manusia Merdeka”.

Gus Dur setuju asalkan saya yang mengumumkan. Keluar dari Istana saya langsung umumkan “Gus Dur besok pagi akan keluar dari Istana, pukul 9 pagi, terus ke Monas bertemu dengan ummatnya, kemudian langsung terbang ke Amerika Serikat untuk berobat”.

Sumber: Nation of The Laughing People. Liberal Kafir Network and bla…bla…bla…hal: 33-36